Koto Tinggi, 22 November 2019

Perangkat Nagari merupakan tolak ukur pelaksanaan program pemerintah, untuk itu diperlukan SDM yang memiliki kompetensi mumpuni dalam menjalankan semua program kerja dalam hal ini adalah program kerja atau visi dan misi Wali Nagari yang tertuang dalam RPJM dan RKP Nagari. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 Pemerintahan nagari Koto Tinggi melakukan pelatihan khusus untuk semua Perangkat Nagari termasuk staf dan TPK Nagari. Cynthia Dewi Putri Kabid Perlindungan perempuan dan anak sebagai narsumber yang mendapatkan sertifikat narasumber untuk menyampaikan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas Perangkat Nagari.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa demi membenahi pengelolaan dana desa. Gelontoran anggaran dana desa yang besar oleh pemerintah kerap dikritik masyarakat lantaran tak diimbangi dengan peningkatan kualitas perangkat desa. 

"Dana desa harus diawasi dengan baik. (Pengelola dana desa) ada yang mempunyai kemampuan ada yang tidak. Untuk itu, perlu dididik bersama-sama," ungkap JK saat menerima Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 1 April 2019

Pemerintahan pusat menggelontorkan dana desa dalam jumlah yang sangat besar, namun belum mampu sepenuhnya untuk mengurangi apalagi mengentaskan kemiskinan secara signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan Perangkat Nagari dalam mengelola keuangan dan kurangnya kemampuan dari wali nagari dalam membaca anggaran.

Hal itu disampaikan oleh Budi Santoso, Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dan Suhandani, Kasubdit Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

Keduanya hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional dengan tema 'Pengelolaan Dana Desa yang Efektif dan Efisien Menuju Desa Sejahtera' dalam rangka HUT 50 tahun Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng di gedung Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Jumat (13/9).

Budi Santoso mengatakan, problem dana desa masih seputar salah kelola anggaran.

"Itu semua terjadi karena salah kelola anggaran. Apa sih yang terjadi di desa itu sehingga terjadi salah kelola anggaran? Kebanyakan kepala desa tidak mampu membaca anggaran itu," katanya.

Begitu juga dengan pemerintahan nagari Koto Tinggi, berusaha sebaik mungkin untuk terus meningkatkan kompetensi perangkatnya demi Nagari Koto Tinggi yang lebih maju, bahagia dan bebas dari kemiskinan.

Sumber :

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObzqrA1N-peningkatan-kualitas-sdm-fokus-membenahi-pengelolaan-dana-desa

https://mediaindonesia.com/read/detail/259288-lemahnya-sdm-perangkat-desa-sebabkan-penyimpangan