Koto Tinggi, 14 Februari 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari merupakan tolak ukuran/ pedoman  pelaksanaan kegiatan nagari setiap tahunnya dalam memanfaatkan anggaran nagari, baik dana transfer yang diterima maupun yang berasal dari Pendapatan Asli daerah. Untuk itu, Pemerintahan Nagari Koto Tinggi telah membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (RAPBNag)  untuk tahun anggaran 2020 dan telah melakukan pembahasan dengan Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020. Pembahasan ini sebenarnya ...

KOTO TINGGI, 19 DESEMBER 2019 YOU'LL VENER WALK ALONE atau dalam bahasa Indonesia berarti Kamu tidak akan pernah berjalan sendiri bukan hanya slogan tetapi merupakan kalimat penyemangat dalam sebuah tim dan memunculkan kerjasama yang baik antar anggota tim. Berdasarkan Peraturan Nagari Koto Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Tinggi Tahun 2019 , salah satu isinya adalah tentang penyelenggaraan festival/ lomba Kepemudaan dan Olah Raga maka telah dilaksanakan Kegiatan Open Turnamen Bola Volly Tingkat IPPERDA ...

KOTO TINGGI, 02 DESEMBER 2019 ECOBRICKS, Ecobrick berasal dari kata ecology yang berarti ekologi dan brick yang berarti bata atau bisa disebut juga dengan bata ramah lingkungan. Ecobrick ini terbuat dari botol plastik yang diisi dengan sampah plastik hingga padat.  Russel Maier, pemerhati lingkungan asal Kanada memperkenalkan metode baru pengolahan sampah plastik. Metode pengolahan plastik yang kreatif itu bernama Ecobrick yang dapat menghasilkan berbagai barang bermanfaat,  dan Ani Himawati perempuan asal indonesia yang memiliki rasa ...

Koto Tinggi, 22 November 2019 Perangkat Nagari merupakan tolak ukur pelaksanaan program pemerintah, untuk itu diperlukan SDM yang memiliki kompetensi mumpuni dalam menjalankan semua program kerja dalam hal ini adalah program kerja atau visi dan misi Wali Nagari yang tertuang dalam RPJM dan RKP Nagari. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka pada hari sabtu tanggal 16 November 2019 Pemerintahan nagari Koto Tinggi melakukan pelatihan khusus untuk semua Perangkat Nagari termasuk staf dan TPK Nagari. Cynthia Dewi Putri Kabid Perlindungan perempuan dan ...

Koto Tinggi, 15 November 2019 Dalam usaha peningkatan perekonomian masyarakat Nagari Koto Tinggi, pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 seperti yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2019, Pemerintahan Nagari Koto Tinggi telah melaksanakan kegiatan Pelatihan untuk Ibu-ibu  kader posyandu dan rumah tangga tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan rumah dengan yang bertempat di Gedung Serbaguna Korong Balah Aie Nagari Koto Tinggi dengan Tema " Inovasi Pemanfaatan Pekarangan Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Gizi Keluarga ...

Koto Tinggi. September, 18/2019.  Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Nagari untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan ( Nagari ) Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Nagari, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Nagari, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber ...

Koto Tinggi, 12/09-2019. Teknologi yang terus berkembang, sedapatnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan pribadi dan masyarakat umumnya. Dalam bidang pemerintahan, teknologi dapat digunakan utuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat tanpa merepotkan pemberi layanan dan yang menerima layanan. oleh Karena itu, melalui Pelaksanaan Program OpenSID pemerintahan Nagari Koto Tinggi bersama tujuh nagari lainnya dan Kadis Disdukcapil di Sumatera Barat melakukan kegiatan study tiru ke Kab. Kulon Progo DI Jogyakarta dalam ...

Koto Tinggi. 2/09/2019. Pengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan ...