Koto Tinggi. September, 18/2019.  Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) Nagari untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan ( Nagari ) Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Nagari, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Nagari, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber ...

Koto Tinggi, 12/09-2019. Teknologi yang terus berkembang, sedapatnya dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk kepentingan pribadi dan masyarakat umumnya. Dalam bidang pemerintahan, teknologi dapat digunakan utuk memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat tanpa merepotkan pemberi layanan dan yang menerima layanan. oleh Karena itu, melalui Pelaksanaan Program OpenSID pemerintahan Nagari Koto Tinggi bersama tujuh nagari lainnya dan Kadis Disdukcapil di Sumatera Barat melakukan kegiatan study tiru ke Kab. Kulon Progo DI Jogyakarta dalam ...

Koto Tinggi. 2/09/2019. Pengelolaan Keuangan Desa kembali diubah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditebitkan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan ...

Koto Tinggi (1/08/2019), Budaya Minangkabau sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan telah melewati berbagai tantangan dan proses dalam perkembangannya dan terbukti masih mampu bertahan sampai saat ini, dan diakui mampu diandalkan dalam kehidupan masyarakat serta sesuai dengan kepribadian dan filsafat hidup serta merupakan jati diri yang perlu dipelihara. Dalam perkembangannya, budaya minangkabau tidak menutup diri terhadap perubahan yang terjadi dan masuknya pengaruh budaya asing seperti melalui kearifan lokal masyarakat Minang telah terjadi akulturasi ...

Perlindungan Perempuan Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Diskriminasi Terhadap Perempuan Diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak ...

Koto Tinggi. 30 Juli 2019~ Usaha budidaya ikan merupakan sektor yang akan terus ada permintaannya. Bahkan saat ini kebutuhan ikan terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu.  Hasil budidaya ikan air tawar yang ada sekarang ini belumlah mampu mencukupi permintaan pasar dalam negeri. Apalagi untuk kebutuhan luar negeri. Tentu prospek yang ada semakin terbuka jika kita mampu memahami perdagangan ekspor impor. Selain itu, budidaya ikan air tawar terbilang sangat mudah jika dibandingkan dengan ...

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI     VISI dan MISI VISI “ Mengabdi untuk melayani masyarakat dan membangun tatakelola Pemerintahan Nagari yang baik, bersih dan transparan guna mewujudkan kehidupan masyarakat Nagari yang adil, adil dan sejahtera” Untuk itu dapat dijelaskan makna  dari setiap kata kunci yang terangkai dalam Visi sebagai berikut : Nagari dimana masyarakatnya terpenuhi kebutuhan pokok hidupnya           ( ekonomi ) secara layak dan wajar, yang ditandai dengan tercukupi kebutuhan dasar sandang, pangan, ...

Keistimewaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang DesaHal yang pada umumnya menarik dan merupakan keistimewaan dari UU No. 6/2014 – selanjutnya disebut UU Desa –  adalah sebagai berikut:• Dana miliaran rupiah akan masuk ke kas Desa: Desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 Milyar per tahun. Ini bisa kita baca pada pasal 72 ayat (1) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d. disebutkan “alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota”. Selanjutnya dalam ...